Pengesahan RUU Ormas Sebaiknya Ditunda

11-04-2013 / PARIPURNA

Pengesahan RUU Ormas sebaiknya ditunda saja, karena masih menimbulkan penolakan yang kuat, terutama dua Ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Pengesahan sebaiknya ditunda hingga masa sidang berikutnya, sambil melakukan sosialisasi kepada dua Ormas besar tersebut. Demikian disampaikan anggota DPR Saleh Husin (F-Hanura), di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (11/4).

“Kalau kita paksakan pengesahannya nanti pada tanggal 12 April, maka akan berbenturan dengan Ormas-ormas besar tersebut. Untuk itu, F-Hanura meminta agar pengesahan sebaiknya kita undur pada masa sidang berikutnya sambil Pansus melakukan sosialisasi dengan ormas-ormas besar tersebut, baik Muhammadiyah maupun NU,” kata Saleh yang ditemui sebelum Rapat Paripurna DPR.

Menurut Saleh, bila ada pasal-pasal krusial yang dinilai oleh NU dan Muhammadiyah kurang selaras dengan tuntutan kedua Ormas tersebut bisa dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu, sehingga pasal-pasal tersebut mampu menampung aspirasi kedua Ormas tersebut.

“Kita serahkan kepada Pansus untuk dapat melakukan sosialisasi dengan Ormas-ormas tersebut.”

Saleh tak ingin bila RUU ini disahkan, lalu di-judicial review ke MK. “Ini, kan, enggak bagus.” Bagi F-Hanura, lanjut Saleh, tidak ada masalah lagi dengan RUU ini. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada Muhammadiyah dan NU untuk bisa sama-sama membaca secara menyeluruh RUU ini. Untuk itu, tidak ada salahnya bila pengesahannya diundur saja ke masa sidang berikut. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Dua Tim Pengawas Baru DPR Fokus pada PMI dan Bencana
23-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 resmi membentuk dua tim pengawas...
Disetujui Paripurna, RUU Minerba Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR
23-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menggelar Rapat Paripurna kedua pada Masa Persidangan Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara II,...
DPR Akan Bahas Wacana Donald Trump Relokasi Warga Gaza ke Indonesia
21-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani dimintai tanggapannya soal wacana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang...
Ramai Menteri Satryo Didemo ASN, Ketua DPR: Tindaklanjuti Secara Transparan
21-01-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap ramai isu mengenai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo...